DKP Papua Gelar Rapat Koordinasi Satu Data, Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
DKP Papua Gelar Rapat Koordinasi Satu Data, Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

MiftahUdin | 28 Oct, 2026 | 29X Dilihat

Jayapura, 28 Oktober 2026 – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua melaksanakan Rapat Koordinasi Satu Data, Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), bertempat di Ruang Rapat DKP Papua, (28/10/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi internal dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam pengelolaan data, perencanaan program dan kegiatan, serta peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.

Dalam rapat koordinasi tersebut, pembahasan diarahkan pada pentingnya penerapan Satu Data sebagai dasar penyediaan data yang akurat, terpadu, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketersediaan data yang berkualitas menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengambilan kebijakan di lingkungan DKP Provinsi Papua.

Selain itu, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran menjadi perhatian penting guna memastikan program dan kegiatan perangkat daerah dapat direncanakan secara efektif, terarah, terukur, dan sesuai dengan prioritas pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Papua.

Aspek pengelolaan informasi dan dokumentasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) juga menjadi bagian dari agenda koordinasi. Hal ini bertujuan untuk mendorong keterbukaan informasi publik serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman dan komitmen seluruh jajaran DKP Provinsi Papua dalam meningkatkan kualitas pengelolaan data, perencanaan dan penganggaran, serta pelayanan informasi publik.

DKP Provinsi Papua terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel guna mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di Provinsi Papua.a

Share: